Menkes menegaskan bahwa RS Omni International milik orang Indonesia. “Masalahnya terkait kasus Prita (pencemaran nama baik) dan kasus itu sebenarnya sudah berlangsung setahun, sejak Agustus 2008, karena itu kita nggak bisa intervensi sampai kasusnya selesai,” katanya.

unik.web.id

Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni International dinyatakan bersalah, maka akan ada tindakan dalam ranah kesehatan. “Saya sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni International bersama MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia). Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka,” katanya.

Dalam pertemuan itu, pemerintah dan Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung, kemudian MKDKI yang akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. “Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu. Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang nggak ada kaitannya dengan lembaga internasional,” katanya.

Sebelumnya, Prita dan pengacaranya mengajukan penangguhan penahanan kota agar dapat bekerja kembali. Majelis langsung melaksanakan musyawarah konstituen pada hari ini juga. Sampai saat ini, Prita masih berstatus sebagai karyawan Bank Sinarmas Senen, Jakarta Pusat.

Prita sebelumnya pernah ditahan di LP Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 dan dilepaskan pada Rabu 4 Juni 2009 setelah suaminya mengajukan penangguhan penahanan. Prita pun berstatus tahanan kota.

megapolitan.kompas.com

Kasus pencemaran nama baik ini bermula dari e-mail Prita ke sejumlah temannya yang berisi keluhannya terhadap rumah sakit tersebut. Prita keberatan dengan analisis dokter yang menyebutkan bahwa dia terkena demam berdarah. Dia merasa ditipu karena dokter kemudian memberikan diagnosis bahwa dia hanya terkena virus udara. Tak hanya itu, dokter memberikan berbagai macam suntikan berdosis tinggi. E-mail tersebut kemudian menyebar luas ke mailing list.

Merasa jengkel, Prita kemudian berniat pindah ke RS lain. Namun, dia kesulitan mendapatkan hasil laboratorium. Prita telah mengajukan keberatannya ke RS Omni International dan tak mendapatkan jawaban. Kemudian, dia menyampaikan keluhannya itu ke teman-temannya melalui e-mail. Pihak RS Omni Tangerang telah menjawab keluhan Prita melalui mailing list dan iklan di media massa.

Agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di masa mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terlibat secara tuntas dalam pengusutan dugaan itu, paling tidak dengan cara melakukan pengawasan secara terus-menerus terkait hal tersebut.

Jika benar ada pengobatan gratis terhadap jaksa yang diberikan RS Omni, hal itu dapat dikategorikan sebagai gratifikasi,” kata Peneliti ICW, Febri Diansyah. Febri mengingatkan bahwa pelaku gratifikasi dapat dijerat dengan Pasal 12BB UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman 4-20 tahun penjara. Pengertian gratifikasi berdasarkan pasal tersebut adalah pemberian uang, barang, rabat, komisi,  pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

wartakota.co.id

ICW juga mendesak agar pemeriksaan di internal kejaksaan tidak boleh berhenti hanya di bidang pelanggaran administratif. “KPK juga bisa bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pengolahan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri, apakah ada aliran uang terkait untuk kasus tersebut pada oknum jaksa tertentu,” kata Febri.

Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, KPK akan mengkaji tentang dugaan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan RS Omni Internasional termasuk dalam bentuk gratifikasi atau tidak. Gratifikasi adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, Omni memberikan fasilitas berobat gratis bagi para jaksa. “Jika itu terjadi, maka dianggap suap,” kata Jasin menambahkan.

KPK akan mempelajari apakah ada indikasi suap atau penerimaan gratifikasi dalam kasus tersebut atau tidak. Jika ada aturan hukum yang menaungi, kata Jasin, KPK harus harus berhati-hati untuk menentukan apakah suatu pemberian bisa dikatakan gratifikasi atau tidak. “Kalau tidak ada aturannya, berarti penerimaan itu adalah penerimaan yang harus dilaporkan,
termasuk dalam kategori gratifikasi,” kata Jasin.

Di BAP tertulis bahwa Hengki mengatakan kepada Prita tentang trombositnya yang 27.000 atau di bawah normal sehinggal harus menjalani rawat inap dan diberi suntikan. Setelah membaca hasil tes darah Prita, Hengki meralat kadar trombosit si pasien menjadi 181.000.

wartakota.co.id

Samsu Anwar mengatakan kepada Warta Kota hari Selasa 9 Juni 2009 “Kenapa mengatakan 27.000 kalau tidak bisa memperlihatkan hasil labnya. Ini kan keterangan palsu.” Sedangkan dr Grace diduga memberikan keterangan palsu karena berupaya menutupi kebenaran tentang hasil tes laboratorium yang menunjukkan trombosit Prita 27.000.

Samsu Anwar, anggota tim kuasa hukum Prita, mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki salinan BAP Hengki sebagai saksi pelapor. Hengki melaporkan Prita ke Polda Metro Jaya atas sangkaan pencemaran nama baik terkait e-mail tentang keluhan Prita atas buruknya pelayanan RS Omni International Alam Sutra. Pihaknya akan datang ke Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan kedua dokter itu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 siang seusai sidang Prita di PN Tangerang. “Soal terbukti atau tidaknya, itu urusan polisi,” ujarnya.

Hadi Furqon, Sekretaris RS Omni International yang ditemui di area parkir rumah sakit tersebut tidak mau berkomentar tentang rencana Prita melaporkan dokter Hengki dan Grace. “Kita serahkan kepada yang berwenang,” ujarnya. Beliau juga mengatakan bahwa medical check-up dan pap smear (deteksi kanker) gratis dari RS Omni bagi para jaksa di Kejari Tengerang merupakan program pemerintah. “Itu bukan hanya bagi para jaksa saja, pegawai negeri juga gratis dan banyak rumah sakit yang menyelenggarakan program pemerintah itu,” ujarnya sambil berlalu.

Beberapa rekan kerja Prita dan Direktur Sinar Mas, G Sulistiyanto kemarin mengunjungi Prita untuk memberikan dukungan moril. Di rumah Prita, Sulistiyanto mengatakan bahwa “Perusahaan tidak bisa mengirimkan kuasa hukum karena persoalannya pribadi bukan urusan pekerjaan.”

Salah satu poin yang dibacakan oleh Ketua Komisi IX, Umar Wahid adalah seruan agar RS OMNI International mencabut gugatan kepada Prita dan meminta maaf. Penjelasan Manajemen RS OMNI Internasional yang diwakili oleh Wina Ratna Kusumafitri (direktur) dan kuasa hukum Herry Betrus tidak tuntas dan pendek-pendek mengenai kenapa Prita Mulyasari ditangkap, milik siapa rumah sakit itu.

wartakota.co.id

Mereka diam saja dan sebelumnya mereka juga tidak banyak bicara. Wina mengatakan bahwa “Semua kami serahkan pada proses hukum saja.” Ini memicu Komisi IX DPR gusar. Apalagi sebelumnya mereka dihujani oleh berbagai pertanyaan yang memojokkan. Beberapa anggota Komisi IX malah meminta supaya rumah sakit itu dicabut ijinnya.