Malam ini tanggal 3 Juni 2009, dalam silaturahmi dengan sejumlah redaktur pelaksana media massa ibukota di kawasan Halim Perdanakusuma, Sagom Tamboen yang didampingi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, Kadispenad, Brigjen TNI Christian Zebua dan Kadispenau, Marsekal Pertama TNI Bambang S mengatakan bahwa “Wewenang perintah perang berada pada Panglima Tinggi (Pangti) TNI yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika Pak SBY mengeluarkan perintah perang, TNI langsung terlibat perang.”

poskota.co.id

Sagom Tamboen menjelaskan juga bahwa “Presiden harus meminta persetujuan DPR RI dalam tempo paling lama 2×24 jam. Jika DPR menolak, maka perang yang sudah berlangsung harus dihentikan. Presiden saat ini memilih penyelesaian lewat diplomasi sesuai dengan kesepatakan antar negara anggota ASEAN.”

Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul meluruskan tidak benar anggapan yang menyatakan bahwa Ambalat dalam kasus sengketa, karena Ambalat adalah wilayah NKRI. Beliau juga menegaskan bahwa tentara Malaysia sudah kesekian kalinya melanggar kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Ambalat.

Marsekal Pertama TNI Bambang S juga menegaskan bahwa TNI AU secara rutin meningkatkan patroli udara dengan Pesawat Sukoi dan peralatan tempur lainnya yang ditempatkan di sekitar Kalimantan Timur dekat Ambalat. Jika ada perintah perang, TNI AU sudah siap!.

Kadispenad Brigjen TNI Christian menambahkan, langkah AL dan AU ujung-ujungnya pasti mendarat juga karena itu TNI AD bagian tak terpisahkan dalam mempertahankan NKRI.

Share this news on Facebook