Delegasi yang beranggotakan Yusron Ihza Mahendra, Andreas Parera, Djoko Susilo, Sidqi Wahab dan Happy Bone Zulkarnaen menyampaikan hal ini dalam jumpa pers usai tiba dari kunjungan kerja ke Malaysia.

detiknews.com

Pada saat mereka bertemu dengan Kementrian Luar Negeri Malaysia, mereka juga meminta kepada Deplu Malaysia untuk mempercepat pembicaraan kedua negara soal krisis di Ambalat. “Inilah protes yang kita sampaikan selama kunjungan kemarin, ” beber politisi PDIP ini.

Sementara itu, anggota delegasi lainnya, Yusron Ihza Mahendra yang juga adik Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Wakil Menlu Malaysia juga sudah berjanji mempercepat pembicaraan krisis Ambalat agar garis-garis batas yang disengketakan dua negara menjadi lebih jelas dan menjelaskan juga bahwa dalam pertemuan itu, pihaknya sudah mencapai kesepahaman dengan Malaysia secara politik.

Anggota Komisi I DPR RI, Effendy Choirie, mengutip pernyataan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia mengapa Malaysia tidak akan berperang dengan Indonesia, “Pakaian tentara Diraja Malaysia saja menggunakan produk Sritex Indonesia, bagaimana kita perang.”

Kutipan pernyataan itu disampaikan pentolan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI melalui hubungan telepon internasional, langsung dari Kuala Lumpur.

Di dalam negeri, kasus Ambalat dimanfaatkan oleh para capres dan cawapres untuk berkomentar pedas, tidak lagi lembek seperti dulu-dulu. Ini pula yang menyebabkan Malaysia ciut nyali.

Sabtu malam kemarin, 6 Juni 2009, Effendy Choirie menambahkan, pernyataan itu lahir spontan dari Menhan Malaysia, ketika dia bersama rekannya sesama anggota Komisi I DPR RI, Ali Mochtar Ngabalin (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi) dan mantan anggota Komisi I DPR RI, Ade Daud Nasution yang datang langsung menyampaikan dua hal penting kepada Pemerintah Malaysia.

wartakota.co.id

Melalui Menhan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Effendy Choirie dkk menyampaikan protes keras atas sikap Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang bertindak provokatif di wilayah perairan Republik Indonesia, khususnya di Blok Ambalat. “Jadi yang pertama, kami menyampaikan protes. Kami minta Malaysia tidak melakukan provokasi di perbatasan perairan Blok Ambalat dengan patroli militer yang melewati garis batas kedaulatan wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Kedua secara khususnya Effendy Choirie meminta kepada Menhan Malaysia yang juga sahabat lamanya itu untuk menjadikan jabatannya sebagai sarana mempercepat penyelesaian sengketa antara dua negara serumpun ini, khususnya soal Blok Ambalat.
“Sebagai orang penting nomor tiga di Malaysia, Menhan yang keturunan Jogya ini yang baru tiga bulan menjabat posisi tersebut, kami mengajaknya untuk mari menjalin persahabatan yang lebih erat lagi. Semua masalah diselesaikan secepatnyalah,” kata Effency Choirie yang berjuluk Gus Choi ini.

Menanggapi protes dan beberapa permintaan dua anggota DPR RI itu, Menhan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi segera memberikan tanggapan positif. “Pertama, Malaysia memahami protes Indonesia. Tetapi, dia juga menyampaikan nota protes kepada TNI karena melakukan pelanggaran perbatasan sebanyak 13 kali,” ungkap Gus Choi mengutip Menhan Malaysia.

Kedua, Datuk Seri Ahmad juga berjanji, selama menduduki jabatannya sekarang, berusaha mempercepat proses penyelesaian sengketa RI-Malaysia tersebut. “Beliau berujar, agar ’ukhuwah wathaniyah’ Indonesia-Malaysia harus makin dieratkan dan saling menguntungkan,” kutip Gus Choi.

Pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009, Ketua Umum Barindo Raya Letjen (Purn) M Yasin mengatakan “Ratusan kader serta simpatisan Barindo se-Jabar juga sudah menyatakan siap membantu pasukan TNI, bertugas di barisan terdepan dalam menghadapi musuh dan sudah menyiapkan kader-kader terbaik Barindo Raya yang memiliki pengalaman intelijen dan strategi dalam menghadapi musuh.”

nasional.kompas.com

Dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran relawan Barindo Raya di tiap-tiap provinsi yang bersedia membela negara. Pembentukan para relawan akan ditindak-lanjuti dengan pelatihan semi-militer sebelum diterjunkan ke medan perang. “Kita harus buktikan, pasukan militer mampu mempertahankan harga diri bangsa,” paparnya.

Mantan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI) yang kini menjadi tim sukses Megawati-Prabowo itu kemudian menegaskan, pihaknya masih menunggu negosiasi dan perundingan damai  oleh para diplomat di Departemen Luar Negeri RI. Pernyataan perang dari presiden, tegas Yasin lagi, adalah opsi terakhir.

“Bila negosiasi kedua negara menemui jalan buntu, maka kondisi perbatasan Ambalat saat ini  memprihatinkan. Malaysia akan terus berupaya memprovokasi TNI AL. Tindakan kapal-kapal Malaysia sama saja sebagai pelecehan kedaulatan NKRI. Sudah saatnya kita  harus tegas,” kata M Yasin. Bisa saja pemerintah memerintahkan pasukan militer melumpuhkan sarana transportasi militer Malaysia yang melanggar perbatasan.

M Yasin menegaskan kembali, bertempur membela negara di Ambalat tidak akan mati konyol.  Setiap warga negara yang bersedia mempertahankan Ambalat untuk keutuhan NKRI, tegasnya, sama dengan pejuang dan pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan dari negara.

Angkatan Laut Indonesia berkali-kali harus kerja ekstra keras untuk menjaga pulau yang selalu menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia tersebut.

Wakasal Laksamana Madya, Moekhlas Sidik saat meninjau kesiapan pelaksanaan Sail Bunaken 2009 dalam rangka simulasi sailing pass atau parade kapal, yang diikuti tiga kapal dari Pelabuhan Bitung ke Pelabuhan Manado Sabtu 6 Juni 2009 mengemukakan “TNI AL siap bertempur untuk mempertahankan wilayah Ambalat dari intervensi Malaysia.” TNI AL sebagai penjaga laut Indonesia, siap membela kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

regional.kompas.com

“Status Ambalat  saat ini selalu diutak-atik Malaysia. Meski begitu, kami menyatakan kalau TNI AL tetap mendukung semua cara pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya. Pemerintah Indonesia, jelas Moekhlas, lebih memilih menempuh jalan dialog dan perundingan, untuk membahas persoalan Ambalat daripada berperang. “TNI AL ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau disuruh menembak ya ditembak, kalau tidak, ya diam,” katanya.

Mengenai masalah lainnya, ujar Moekhlas, bukan otoritas TNI AL untuk berbicara, yang paling penting justru bagaimana menjaga perbatasan Indonesia tersebut.